Bekerja di Malam Hari Meningkatkan Risiko Kanker Bagi Wanita

Bekerja di malam hari bagi wanita dapat meningkatkan risiko kesehatan, menurut sebuah studi dari pusat penelitian kesehatan CESP, Prancis. Studi yang berlangsung pada tahun 2005-2008 itu membandingkan karier 1200 perempuan pengidap kanker payudara dan 1300 yang tidak.

Secara umum, 11 persen responden pernah bekerja malam hari sepanjang masa karier mereka.

Risiko terkena kanker payudara lebih tinggi 30 persen bagi wanita yang pernah bekerja shift malam — dibandingkan mereka yang tak pernah sama sekali bekerja malam hari. Peningkatan risiko ini terutama didapati pada wanita yang bekerja malam hari lebih dari empat tahun (meski mereka yang bekerja malam tiga hari seminggu juga lebih rentan).

Para peneliti yakin, penyebab meningkatnya risiko ini adalah karena shift malam mengubah irama alami malam/siang di tubuh, memengaruhi produksi hormon tidur melatonin yang punya zat antikanker.

Profesi yang dinilai rentan adalah suster dan pramugari. Tetapi seiring banyaknya profesi yang memaksa bekerja 24/7, makin banyak wanita yang juga makin rentan terkena kanker payudara.

Pascal Guenel, ahli utama dalam studi tersebut mengatakan, “Hasil kerja kami menegaskan hasil studi sebelumnya. Masalah yang timbul akibat bekerja di malam hari harus dipertimbangkan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat, terutama mengingat meningkatnya jumlah wanita yang bekerja malam hari.”

Studi itu mengaitkan bekerja malam dengan sekitar 550 kematian akibat kanker payudara di Inggris setiap tahun. Kanker payudara adalah pembunuh nomor satu bagi wanita di dunia. Ia menyerang 0,1 persen wanita di negara maju, dan terdapat 1,3 juta kasus baru tiap tahun.

Penyebab kanker payudara lainnya antara lain mutasi genetis, kehamilan pertama di usia tua, memiliki anak sedikit dan terapi hormon.

SUMBER :  http://id.she.yahoo.com/bekerja-di-malam-hari-meningkatkan-risiko-kanker-bagi-wanita.html

strategi pembangunan nasional dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi

Strategi Pembangunan Nasional berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 menetapkan 2 (dua) strategi pokok,yaitu:

1. Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat,jiwa,nilai dan consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila;Undang-undang Dasar 1945(terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945);tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap berkembangnya pluralism dan keragaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
2. Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Sedangkan Strategi Pembagunan daerah Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam dokumen pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2003-2007,menetapkan 15 strategi pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi untuk mempercepat proses reformasi di segala bidang.
2. Meningkatkan efektifitas birokrasi melalui peningkatan kualitas aparatur dan kualitas pelayanan.
3. Memelihara ketertiban umum,ketentraman dan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan penegakan hukum dalam segala bidang.
5. Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya luhur masyarakat Jawa Barat (religious,silih asih,silih asah dan silih asuh) untuk mengantisipasi masuknya budaya dari luar yang dapat mempengaruhi budaya daerah.
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan ,kesehatan dan lapangan pekerjaan.
7. Meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Mengembangkan kegiatan utama ekonomi (agribisnis,pariwisata,SDM kelautan,industry manufaktur dan jasa)yang berbasis sumber daya local dengan system ekonomi kerakyatan.
9. Memperkuat keterkaitan usaha untuk memantapkan struktur ekonomi.
10. Mengurangi ketimpangan sumber daya ekonomi(SDM,teknologi,dana,pasar,dan prasarana)antar wilayah.
11. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan untuk keseimbangan perkembangan antar wilayah.
12. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung terwujudnya struktur ruang yang mantap.
13. Mewujudkan komposisi kawasan lindung 45 persen dan kawasan budidaya 55 persen pada tahun 2010 sesuai Renc ana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.
14. Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
15. Mengendalikan pencemaran air,tanah dan udara di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Visi dan misi strategi pembangunan nasional

1. Visi

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat,bangsa dan Negara yang aman ,bersatu,rukun,dan damai.
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat,bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum,kesetaraan dan hak azasi manusia.

c.       Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Misi

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera

sumber :  http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/strategi-dalam-pembangunan-nasional-indonesia/

perkembangan politik diberbagai negara dan politik diIndonesia dari masa kemerdekaan samapi masa reformasi

Setiap negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengandunia internasional, baik dengan negara maupun komunitas intenasional lainnya. Kebijakantersebut nerupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakanpencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat jugamenjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan.dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Ini adalah sebiuh manuver penting sebagaibentuk power  selain ekonomi dan militer yang membuat sebuah negara diperhitungkan. Politik luar negeri dapat diartikan sebagai strategi da taktik yang digunakan suatuNegara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeriadalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untukmengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri  Republik  Indonesia  (1984-1988),  politik  luar  negeri  diartikan  sebagai  “suatukebijksanaan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  rangka  hubungannya  dengan  duniainternasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional, atau dapat juga kita artikan bahwapolitik luar negeri adalah sebuah alat bagi negara untuk memenuhi national interestnya”.Pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui didalam pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Polugri RepublikIndonesia adalah : “kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambildalam melakukan hubungan dengan negara lain, Organisasi Internasional, dan subjek hukuminternasional lainnya dalam menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”Indonesia sebagai negara yang besar telah mengalami pasang surut dalam politik luar negerinya. Berbagai peristiwa yang mewarnai perkembangan negara ini membawa Indonesiasemakin matang dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dari politik luar negeriitu sendiri. Indonesia sebelum kemerdekaannya, telah menggunakan diplomasi sebagai caraatau alat untuk memperoleh kemerdekaan tersebut. Bahkan, pengakuan secara de facto ataskeberadaan Indonesia bukanlah diperoleh melalui angkat senjata tetapi negosiasi yang alot dimeja perundingan. Sungguh, diplomasi telah menjadi cara utama untuk mencapai tujuan-tujuandari politik luar negeri Indonesia dengan hubungannya terhadap negara-negara lain.Dengan semakin berkembangnya Indonesia, kebijakan politik luar negeri yang munculjuga semakin kompleks. Bagaimanapun juga, dengan perubahan-perubahan kapabilitas negaradan stabilitas politik dalam negeri memberikan pengaruh yang sangat besar demi tercapainyatujuan tersebut. Namun, terlihat jelas, tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik domestik,Politik luar negeri Indonesia sekarang ini juga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yangmuncul dalam hubungan internasional. Ia tidak sekedar berubah karena adanya pergantiaanOrde, dari Orde Kemerdekaan hingga Reformasi, tetapi kekuatan tersebut juga dipengaruhioleh dinamika sistem internasional itu sendiri.Untuk mengkaji lebih dalam saya akan membagi perkembangan Politik Luar NegeriIndonesia ini dalam pembagian berdasarkan orde, yakni sejak Orde awal kemerdekaan hinggareformasi dan era demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini.

Selama 65 tahun kemerdekaan Indonesia, ia mengalami berbagai dinamika yangmenimbulkan pasang-surut dari diplomasi dan politik luar negeri. Pergantian kepemimpinanyang  telah  berlangsung  enam  kali  menandakan  maju  mundurnya  proses  demokrasi diIndonesia yang juga mempengaruhi kebijakan negara dalam mencapai tujuan dari diplomasi.Pada setiap periode pemerintahan juga terjadi pemaknaan yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri indonesia.Perbedaan interpretasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi didalam negeri maupun di luar negeri. sementara itu, terdapat prinsip atau landasan yang tetapdipertahankan, namun mengalami persoalan dalam relevansi dan dilema karena dianggapsudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan situasi yang demikian cepat.Untuk memahaminya lebih lanjut, kekuatan diplomasi dan politik Indonesia jelas terlihatmelalui pembagian-pembagian periode Orde yang menyertainyaA. Politik Luar Negeri Indonesia pada masa awal KemerdekaanPeriode awal kemerdekaan Indonesia yang dimulai sejak Soekarno dan Moh. Hattamemproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah pada 17 agustus 1945,bagaimanapun juga telah membawa bangsa ini menuju suatu Era yang baru dimana Indonesiaresmi menjadi sebuah Negara. Sebagai sebuah negara yang baru tentu saja Indonesiamembutuhkan pengakuan dari Negara lain bahwa negara Indonesia sudah berdiri dan siapuntuk menjadi anggota dari komunitas Internasional.Landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia dinyatakan melalui maklumatdan pidato-pidato Presiden Soekarno yang dikeluarkan beberapa saat setelah kemerdekaan,Maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945, yang diantaranya memuat hal-halsebagai berikut:

1. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai.

2. Politik Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

3. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi,politik dan lain-lain.

4. Politik berdasarkan piagam PBB.

Berdasarkan maklumat tersebut sesungguhnya telah jelas prinsip yang digunakanIndonesia dalam pelaksanaan Politik Luar Negerinya, yaitu kebijakan untuk bertetangga baikdengan semua negara-negara di kawasan, kebijakan tidak turut campur tangan urusandomestik negara lain dan mengacu pada Piagam PBB dalam melakukan hubungan dengannegara lain.Tetapi, kedatangan sekutu yang berniat melucuti senjata Tentara Jepang menimbulkanancaman bagi kemerdekaan yang baru diraih karena sekutu ternyata ditunggangi oleh NICA(Netherlands Indies Civil Administration). Tindakan ini jelas memperlihatkan sikap PemerintahBelanda yang tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan berniat menanamkankembali kekuasaannya atas Indonesia. Kedatangan Belanda ini semakin memperparah situasipasca kemerdekaan. Ditengah kondisi membangun negeri ini mlai dari NOL, Indonesia harusmelawan pasukan sekutu dan NICA demi mempertahanlan kemerdekaan yang telah diraih.Pada masa pasca kemerdekaan (1945-1950), keadaan ekonomi indonesia sangatlahburuk dan militer Indonesia hanya mengandalkan sisa-sisa dari penjajah Jepang. Keputusanuntuk melawan Belanda secara frontal adalah keputusan yang salah, sehingga diplomasidianggap sebagai cara yang tepat untuk memperoleh pengakuan dari dunia luas. Pihak-pihakyang mendukung jalur diplomasi seperti Sutan Sjahrir beranggapan bahwa diplomasi adalahjalan keluar yang paling realistis agar Republik Indonesia di akui secara de facto oleh duniainternasional khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Hal ini perlu dilakukan karenapada saat itu, Belanda adalah pihak yang termasuk dalam pemenang Perang Dunia IIsedangkan Indonesia sama sekali belum dikenal di dunia internasional. Pada saat itu,proklamasi  kemerdekaan  pun  belum  banyak  diketahui  oleh  orang  karena  keterbatasanteknologi komunikasi. Sehingga, pengakuan dunia internasional menjadi penting sebagai modalawal menghadapi kolonialisme Belanda.Pada bulan November 1945, Belanda menutup pintu perdagangan luar negeri RIsehingga menghambat ekspor Indonesia. Kondisi ekonomi yang parah semakin memburukdengan banyaknya barang yang bertumpuk di dalam negeri. Berbagai peperanganpun terjadiantara sekutu dan Indonesia dalam perebutan kekuasaan. Untuk mengupayakan pengakuanIndonesia dari negara lain, pada Agustus 1946, Soekarno mengirimkan beras sebagai bantuanIndonesia untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Diplomasi ini dikenaldengan diplomasi beras. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan,pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia. Ini dinilai sebagai keberhasilan awal dariproses diplomasi Indonesia menuju NKRI.Baru, pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn keIndonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuangencatan senjata pada 14 Oktober dan mencanangkan perundingan Linggarjati yang dimulaitanggal 11 November 1946.4 Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Kabinet Sjahrir IIIyang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan tiga anggota: Mohammad Roem,Susanto Tirtoprodjo, dan AK Gani. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Schermenhorn dengan anggota Max Van Poll, F de Boer, dan HJ Van Mook. LordKillearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.Perjanjian Linggarjati dianggap sebagai kekalahan diplomasi Indonesia karena Belandamengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera danMadura. Terlebih, Indonesia diakui bukan sebagai NKRI tetapi RIS dengan Ratu Yulianasebagai kepala perserikatan. Kekalahan ini dianggap sebagai hasil dari lemahnya kekuatandiplomasi Indonesia pada saat itu hingga menghasilkan pergolakan dan menguatkan upayarevolusi.  Jenderal  Sudirman  dan  Tan  Malaka  beranggapan  bahwa  berunding  denganPemerintahan Belanda tidak ada gunanya karena hanya merugikan Republik saja, tuntutanMerdeka  100%  serta  slogan-slogan  “merdeka  atau  mati”  menjadi  tujuan  perjuanganrevolusioner.Perjanjian Linggarjati akhirnya dilanggar oleh pihak Belanda dengan melakukan AgresiMiliter  I.  Kemudian  perjanjian  Renville  yang  mulai  melibatkan  pihak  ketiga  mengalamikegagalan akibat ketidak patuhan Belanda terhadap isi perjanjian. Kegagalan yang terusberlangsung dari pihak yang berdiplomasi menimbulkan banyak kecaman dari dalam negeriterutama bagi mereka yang menuntut gerakan-gerakan revolusioner dan konfrontasi karenakecewa atas hasil-hasil yang dicapai selama ini.Hal tersebut yang kemudian membawa Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RIMohammad Hatta menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif di hadapan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 2 September 1948. Pada pidatonya yang berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang”, menegaskan perluadanya sikap rasional dalam menanggapi permasalahan yang muncul pada bangsa Indonesiasaat itu.5 Perjuangan melawan kekuatan Belanda yang kala itu mendapat dukungan dari pihakBarat tidak serta merta harus dilawan melalui peperangan yang menggunakan media fisik tetapijuga perlu adanya perjuangan diplomasi.

Tindakan ini yang kemudian ditekankan oleh BungHatta melalui slogan politik luar negerinya yaitu Politik Bebas Aktif  dimana frase tersebut tidakhanya sebuah retorika tetapi ada makna penting yang tersimpan di baliknya. Makna Politik Bebas Aktif Perkataan  bebas  dapat  diberi  makna  yang  kurang  baik,  apabila  dengan  bebasdimaksudkan  perbuatan  yang  sewenang-wenang  dan  tidak  bertanggung  jawab.  Dalampenjelasan ciri-ciri politik luar negeri Indonesia, kiranya perkataan bebas dalam konotasi yangkurang baik itu dapat sedini mungkin dikesampingkan, mengingat politik luar negeri Indonesiamemang bukan politik yang tidak bertanggung jawab.Jadi, bebas dapat didefinisikan sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan danmenyatakan pendapat sendiri terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainyamasing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.A.W Wijaya merumuskan: Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatupolitik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power).  Aktif  artinya  dengan  sumbangan  realistis  giat  mengembangkan  kebebasan

persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut: Bebas dalampengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidaksesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif : berartibahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif .B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam politikbebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini,dapat  diberi  definisi  sebagai  “berkebebasan  politik  untuk  menentukan  dan  menyatakanpendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.Politik bebas aktif sejak lahirnya sudah ditakdirkan aktif. Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 aline pertama menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah haksegala  bangsa,  dan  oleh  sebab  itu,  harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai  denganperikemanusiaan dan perikeadilan.” Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945alinea  keempat  dicanangkan  pula  bahwa  Indonesia  berkewajiban  untuk  “ikut  sertamelaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dankeadilan social.” Bagaimana gerangan dapat “menghapuskan penjajahan di atas bumi” danbagaimana  pula  mungkin  “ikut serta melaksanakan  ketertiban dunia,” apabila  Indonesiamenjalankan politik yang tidak aktif.Pada Desember 1948, Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadapIndonesia. Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salimditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra.Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegaraagar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itusedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI. Ini menimbulkan kecaman bagimasyarakat internasional karena Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belandadan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuksegera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II. Pada masa-masa ini, mulai terlihat buah dari hasil perjuangan diplomasi Indonesia.Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukunganBirma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensidipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Terselenggaranya KKA menjadi poin utamamunculnya simpati dari dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia denganpengakuan kedaulatan dari kebanyakan negara-negara di Afrika maupun Asia. Selain itu,semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia danSelandia

Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda. Indonesia juga mendapatbantuan dari negara tetangga Birma yang memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesiamelawan Belanda dengan mengizinkan pesawat “Indonesian Airways” Dakota RI-001 Seulawahuntuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada PresidenSoekarno.

Semakin  menuju  titik  kemenangan,  kemudian  Konferensi  Inter-Indonesiadiselenggarakan diantara “negara-negara federal” di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah,Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada RepublikIndonesia. Lalu, barulah dengan ditandatanganinya Persetujuan Meja Bundar di Den Haagpada 27 Desember 1949, konflik diantara Indonesia dan Belanda berakhir. Di hari yang sama,Wakil  Kerajaan  Belanda  menyerahkan  kekuasaan  formal  kepada  Pemerintah  RepublikIndonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selakuPenjabat Perdana Menteri RIS.Keberhasilan Indonesia dalam merebut kemerdekaan melalui meja perundingan inimenjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa padamasa ini, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisikapabilitas  militer  dan  ekonomi  yang  kurang,  Indonesia  mampu  meraih  simpati  publikinternasional dan memperoleh kemerdekaannya dengan diplomasi

B. Politik Luar Negeri Indonesia Pada masa Orde Lama

Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar. berlangsung aksi besar-besaran menuntutdibentuknya  NKRI menggantikan  Republik  Indonesia  Serikat. Hal ini ditanggapi dengandiadakannya perjanjian oleh tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara IndonesiaTimur, dan Negara Sumatera Timur pada 17 Agustus 1950. Sejak itu, Negara Indonesiadiperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950yang menganut sistem kabinet parlementer dan mulai berlangsungnya Orde Lama.Orde lama menandakan jalan baru bagi Indonesia untuk membangun negaranyaterbebas dari ancaman-ancaman sekutu untuk melakukan invasi. Orde ini berlangsung dari 17Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Dengan terbentuknya NKRI, Indonesia mulai terlibat secaraaktif dengan hubungan-hubungan antarnegara baik dalam high politics atau low politics

. Padadasawarsa 1950-an landasan operasional dari prinsip bebas aktif mengalami perluasan makna.Hal ini dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya berjudul “Jalannya Revolusi Kita”pada 17 Agustus 1960. Dalam pandangan Presiden Soekarno, pendirian Indonesia yang bebasaktif itu, secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negerinyayang tidak berat sebelah ke barat atau ke timur”.Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini Indonesia terkenal mendapat sorotantajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di kancahinternasional tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapanegara pada saat itu. Masa orde lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusunstrategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hattadan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-Blok. Gerakan non-Blokmerupakan ide untuk tidak memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat danblok Timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi anatara kedua negara tersebut merebahke negara-negara lain termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakannegara pencetus non-Blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan antimemihak antara kedua blok tersebut. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen (bebas) dan aktif yang hingga kini kita kenal dengan politik luar negeri bebas aktif.Indonesia merupakan salah satu negara yang berani keluar dari PBB dalam menyatakankeseriusan sikapnya.Kemudian inti dari politik luar negeri indonesia kembali dinyatakan oleh presidensoekarno  dalam  “perincian  pedoman  pelaksanaan  manifesto  politik  republik  indonesia”sekaligus merupakan garis-garis besar politik luar negei indonesia dengan Keputusan DewanPertimbangan Agung NP.2/ KPTS/ SD/ I/ 61 tanggal 19 Januari 1961. inti kebijakan tersebutantara lain berisi tentang sifat politik luar negeri republik indonesia yang bebas aktif, antiimperalisme dan kolonialisme, dan memiliki tujuan sebagai berikut:1. mengabdi pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional indonesia.2. mengabdi pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa di dunia.3. mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian di dunia.ketiga tujuan politik luar negeri tersebut pada kenyataannya tidak bisa dipisah-pisah satu dariyang lain, khususnya dalam perjuangannya untuk membengun dunia kembali yang aman, adil,dan sejahtera.Tetapi, pada masa ini, Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno memiliki kecenderunganuntuk menjalin hubungan yang hangat dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis daripadatetangganya yang berlandaskan demokrasi. Sejumlah monumen persahabatan Indonesia danUni Soviet bertebaran di berbagai wilayah Indonesia yang antara lain, Stadion Utama BungKarno, Pabrik Baja Krakatau Steel, dan jalan raya di Kalimantan dari Palangkaraya ke Sampit.Pembangunan Stadion Utama Bung Karno mendapatkan bantuan lunak dari Uni Sovietsejumlah 12,5 juta Dollar AS. Stadion dibangun mulai tahun 1958 dan pembangunan tahappertama selesai pada tahun 1962Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke Timur dan dekatdengan negara-negara komunis seperti Cina dan USSR dibandingkan dengan negara-negaraBarat seperti Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar marcusuar dimaana dibuat poros Jakarta-Peking-Phyongyang. Hal ini menyulut kontrofersi dimata duniainternasional, karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non-Blokmenjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeribebas aktif saat itu.Hubungan  Indonesia  dengan  Barat  tidaklah  harmonis.  Indonesia  pada  masakepemimpinan Soekarno memperlihatkan sifat-sifat militan dan cenderung konfrontatif terhadapsegala unsur yang diidentifikasi sebagaiimperialisme

. Dalam hal ekonomi, Soekarno mengatur segala  rencana  pembangunan  ekonomi  dan  memiliki  semboyan  BERDIKARI  yangmerefleksikan pendirian anti-Barat. Karena inilah, secara umum hubungan Indonesia dengannegara – negara Barat bisa dikatakan tidak harmonis.

C. Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Orde Baru

Pergantian kekuasaan dari rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju rezimOrde Baru yang dipimpin Soeharto memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifatdiplomasi Indonesia. Soekarno dengan haluan politik luar negeri yang revolusioner dan anti-imperialisme bersifat sangat konfrontatif. Sebaliknya, setelah memasuki rezim Orde Baru, sifatpolitik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifatkooperatif. Pada rezim Orde Baru, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Halini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadipembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan negara-negara lain.Walaupun Orde Baru dianggap bobrok, namun kekuatan diplomasi Indonesia dianggapkembali pada kejayaannya dengan kembali diperhitungkannya keberadaan Indonesia dalamkancah politik dan ekonomi. Indonesia dipandang sebagai negara tempat berinvestasi yangmenjanjikan dan suara Indonesia didengarkan di kawasan Asia Tenggara. Pada masa ordebaru, landasan operasional politik luar negeri indonesia kemudian semakin dipertegas denganbeberapa peraturan formal, diantaranya adalah ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966 tanggal 5Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri indonesia. TAPMPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri indonesia adalah:1. Bebas aktif, anti-imperealisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinyadan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial.2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.Pemerintah  Orde  Baru  menyadari  bahwa  untuk  melakukan  pembangunan,  Indonesiamembutuhkan dana yang sangat besar. Karenanya kerja sama dengan negara-negara lain inimulai dibuka untuk mendapatkan bantuan luar negeri demi melaksanakan pembangunanekonomi dalam negeri. Diplomasi yang dilakukan oleh Orde Baru banyak disebut sebagai”Diplomasi  Pembangunan”  ( Diplomacy  For Development ).  Salah  satu  hasil  diplomasipembangunan Orde Baru terkait dengan upaya untuk mendapatkan bantuan luar negeri adalahInter-Governmental  Group  on Indonesia

(IGGI/Kelompok  Antarpemerintah  MengenaiIndonesia).Usaha untuk membentuk IGGI tersebut mulai dilakukan pada bulan September 1966dalam pertemuan antara 12 negara kreditor yang dilaksanakan di Tokyo untuk mengetahuirencana Indonesia dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan evaluasi IMF akan rencanatersebut. Dalam forum ini, Indonesia berhasil menggalang dukungan dan menegosiasikanutangnya kepada para kreditur dalam forum Paris Club dan dirasakan perlunya forum antar pemerintah untuk membantu pembangunan di Indonesia, baik berupa dana maupun pemikiran.Kesepakatan untuk membentuk sebuah forum formal dalam rangka membantu perekonomianIndonesia dicapai pada pertemuan ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilandiplomasi pembangunan waktu itu. Pada tanggal 20 Februari 1967, IGGI dibentuk melalui pertemuan formal di Amsterdam yang dihadiri oleh sejumlah negara kreditor utama danlembaga Internasional.Diplomasi  pembangunan  Indonesia  pada  masa  awal  Orde  Baru  tersebut  dapat dikatakan berhasil dalam memperoleh bantuan luar negeri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diplomasi ekonomi, yaitu mengamankan resourcese ekonomi yang berasal dari luar negeri untuk pembangunan ekonomi luar negeri. Dalam hal ini,resources ekonomi utama yang berusahadiamankan adalah bantuan luar negeri yang berasal dari negara – negara maju. PembentukanIGGI ini dapat kita anggap sebagai pelaksanaan dari teoricontainment untuk mencegahIndonesia kembali memihak blok Timur seperti pada masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia dinilai sebagai sebuah negara yang sangat strategis dalam pelaksanaan teori containment inikarena merupakan negara Asia Tenggara yang cukup terkemuka. Karena itu, penanamanpengaruh blok Barat pada Indonesia dinilai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkanpengaruh blok Barat di kawasan Asia Tenggara.

Masuknya bantuan luar negeri tersebut jugabertujuan untuk mengendalikan berbagai kebijakan dalam negeri Indonesia. Hal ini bertujuanuntuk  mengamankan  kepentingan  para  negara  kreditor  tersebut  di  Indonesia,  terutamakepentingan ekonomi.Sesuai dengan perspektif realis yang menyatakan bahwa pemberian bantuan luar negeripada dasarnya dilakukan atas dasar kepentingan negara pemberi bantuan tersebut. Pemberianbantuan dengan tujuan seperti ini membuat Indonesia terjebak dalam kondisi dependensi.Indonesia menjadi sangat tergantung dengan bantuan asing tersebut, yang terlihat daridimasukkannya hutang luar negeri dalam daftar sumber dana APBN. Ketergantungan terhadapsumber pendanaan asing ini memungkinkan intervensi pihak asing terhadap berbagai kebijakanpemerintah. Dengan begitu, lewat bantuan luar negeri, maka negara – negara Barat dapatmengontrol kehidupan politik dan ekonomi dalam negeri. Hal ini terlihat dari penguasaan pihakasing terhadap sumber daya alam di Indonesia, kemudahan masuknya barang impor darinegara – negara Barat, dan berbagai kebijakan Pemerintah yang selalu memihak terhadapperusahaan asing jika terjadi konflik antara buruh lokal dan perusahaan asing tersebut.Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi sebagai negara perifer yang selalu bergantungpada negara – negara sentral. Indonesia diposisikan sebagai pemasok tenaga kerja yangmurah serta bahan mentah dalam pembagian kerja global tersebut.Kondisi dependensia ini menjadi sebuah ”bom waktu” bagi Indonesia. Terbukti, setelahPerang Dingin berakhir dan nilai strategis Indonesia dalam teori containment

hilang, makaberbagai akses terhadap sumber pendanaan luar negeri tersebut menjadi sulit. Stabilitasekonomi dan politik dalam negeri menjadi terganggu dan akhirnya berpuncak pada terjadinyaKrisis Moneter tahun 1998. Pihak asing pun telah menguasai banyak sumber daya strategisdalam negeri melalui berbagai perusahaan multinasional.Meski begitu, di luar berbagai efek negatif yang disebabkan oleh bantuan luar negeriyang masuk ke Indonesia, terbentuknya IGGI tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan diplomasipembangunan pertama Indonesia, karena merupakan bentuk kepercayaan luar negeri yangdilembagakan. Hal lain yang menjadi sasaran politik luar negeri indonesia dijelaskan secaralebih spesifik dan rinci pada TAP MPR RI No. II/ MPR/ 1983 yang menandakan bahwaindonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu.

Indonesia  berusaha  untuk  mengangkat  hubungan  yang  lebih  akrab  dengan  tetangga-tetangganya yang satu kawasan melalui peningkatan hubungan ASEAN. Dengan demikian,Soeharto mengalihkan prioritas politik luar negeri Indonesia dari lingkungan geografis yanglebih luas, yakni dari Gerakan Asia-Afrika dan Non Blok, ke lingkungan geografis yang lebihkecil.Soeharto berusaha untuk mengangkat regionalisme Asia Tenggara sebagai landasanpolitik luar negeri Indonesia. Ia memberikan prioritas yang paling utama kepada hubungan yangdekat dan harmonis melalui penggalangan kerja sama yang lebih mantap dengan negara-negara  tetangga  karena  di sinilah  terletak  kepentingan  nasional  kita  yang  paling  vital.Karenanya penciptaan kestabilan dan kerja sama regional di Asia Tenggara mendapatkanprioritas yang tinggi”. Asia Tenggara yang diidam-idamkan Jenderal Soeharto adalah suatuAsia Tenggara yang terintegrasi, ia menjadi benteng dan pangkalan paling  kuat untukmenghadapi pengaruh ataupun intervensi dari luar. Ia juga harus mampus menghadapiimperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun.Untuk  mencapai  peningkatan  stabilitas  dan  pengembangan  itulah  Indonesiamemprakarsai pembentukan ASEAN yang lebih terintegrasi melalui pembukaanpembukaanjalan menuju Komunitas ASEAN yang diharapkan dapat memupuk dan membina kerja samayang lebih erat dan berguna bagi pengembangan ketahanan masing-masing.

D. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Reformasi B.J. Habibie

Pemerintahan pasca-orde baru ini setidaknya secara substansif dalam landasan politikluar negerinya berusaha untuk menuju kembali kepada masa kejayaan pada masa dulu.Indonesia yang tengah meniti jalan menuju demokrasi yang menyeluruh. Dalam kaitannyadengan kondisi dalam negeri, politik luar negeri Indonesia sejak kejatuhan pemerintahan OrdeBaru pada tahun 1998 tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik secara besar-besaran yangmengikuti  kejatuhan  pemerintahan  otoritarian  tersebut.  Pemerintahan  Habibie,  yangmenggantikan Soeharto, merupakan salah satu contoh tepat untuk menggambarkan pertautanantara proses demokratisasi dan kebijakan luar negeri dari sebuah pemerintahan di masatransisi.Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukupserius. Tidak hanya menangani masalah ekonomi yang akut, ia juga harus menyelesaikanmasalah HAM yang dihasilkan oleh pemerintahan terdahulu. Untuk hal ini, Habibie berusahamendapatkan  dukungan  internasional  melalui  beragam  cara.  Diantaranya,  pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang- Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atashak asasi manusia antara lain:1. UU no.5/1998 mengenai Pengesahan Convention against Torture and other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

2. UU no.29/1999 mengenai Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.Selain  itu,  pemerintahan  Habibie  pun  berhasil  mendorong  ratifikasi  empat  konvensiinternasional  dalam  masalah  hak-hak  pekerja.  Pembentukan  Komnas  Perempuan  jugadilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut.Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Habibie menaikkan kembali derajat kepercayaaninternasional terhadap Indonesia. Habibie mampu memperoleh simpati dari IMF dan BankDunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut untuk mencairkan program bantuan untukmengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuansebesar 14 milyar dolar. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangandomestik  tidak  terlampau  kuat,  namun  dukungan  internasional  yang  diperoleh  melaluiserangkaian kebijakan untuk memberi citra positif kepada dunia internasional memberikandukungan bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasidimulai.Tetapi, Pemerintahan Habibie pula yang memberi pelajaran penting bahwa kebijakanluar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahantransisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur menunjukan hal ini dengan jelas.Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor-Timur pada bulan Juni 1998dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsiTimor Timur. Hingga pada akhirnya Indonesia harus kehilangan Timor- Timur melalui jajakpendapat. Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkanpemerintahan Habibie. Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasionalmaupun  domestik.  Di mata internasional,  ia  dinilai  gagal  mengontrol  TNI,  yang  dalampernyataan-pernyataannya  mendukung  langkah  presiden  Habibie  menawarkan  refendum,namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan diTimor Timur setelah referendum. Abdurrahman Wahid.

Pemilu pada 1999 membawa Abdurrahman Wahid sebagai presiden terpilih periode1999-2004. Tidak banyak kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahannya, terutama dalampolitik  luar  negeri.  Terlepas  dari  perjalanan  transisi  menuju  demokrasi,  kepercayaaninternasional masih terasa rendah terhadap Indonesia. Hubungan sipil militer menjadi salahsatu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungansipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik(hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri).Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menujudemokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isuseparatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti di uraikan diatas jugamenjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungansipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masaAbdurrahman Wahid terjadi

power struggle yang intensif antara presiden Wahid dengan TNIsebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang subyektif sifatnya.Pasca reformasi, ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, politik luar negeriIndonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarnopada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada duniainternasional. Pada masa pemerintahannya, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya.Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salahsatu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahidmemiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukanbanyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya sebagai bentukimplementasi dari tujuan tersebut. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selamamasa pemerintahannya yang singkat, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isudomestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasukdalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalamkasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi. Namun, sebagian besar kunjungan – kunjungannya itutidak memiliki agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencanamembuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras didalam negeri. Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yangtelah dijalankan oleh Gus Dur menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.

sumber : http://politik.kompasiana.com/2012/03/03/perkembangan-politik-luar-negeri-indonesia/

Strategi dan tingkatan penentu kebijakan dalam politik nasioal

1.      Pengertian strategi

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, pengembanganproduk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, p.15,2004). Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch,p.9,1989).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai

2. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

2.      Tingkat penentu kebijakan dalam Pemerintahan

1)      Tingkat penentu kebijakan puncak

a)      Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitikberatkan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR.

b)      Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2)      Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang Iingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3)      Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya.

4)      Tingkat penentu kebijakan teknis
Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

Tingkat penentu kebijakan di daerah
a) Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.
b)    Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II. Menurut kebijakan berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau walikota dan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 disatukan dalam satu jabatan yang disebut gubernur dsb

Pengertian Politik dan hal-hal yang erkaitan dengan politik

i. Pengertian Politik

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Kata politik secara etimologi berasal dari bahasa yunani politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Dalam bahasa inggris politik adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuanya tertentu. Sementara polis yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah pengunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki.
Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan, dan distribusi atau lokasi sumber daya.

ii.Politik&strateginasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional

Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :
1. Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Seperti pada kebijakan presiden akan hari libur pada saat hari senin sebagai hari yang dikatakan “hari kejepit” pada pegawai negeri
2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

·  Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :

o proses pertimbangan

o menjamin terlaksananya suatu usaha

o pencapaian cita-cita/keinginan

Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :

a.       Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b.      Kekuasaaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

c.       PengambilanKeputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum dan keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d.      KepentinganUmum
Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

e.       Distribusi
Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil

Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillah...
terimakasih ya Allah yang telah kau berikan aku dan sahabat-sahabat terhebatku. Terimaksih atas kerjasamanya yang luar biasa mau sedikit capek untuk kompetisi hari ini .
(BelomSelesai)