PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Disusun oleh :
Mega Brilianingrum
14210307
1EA01
UNIVERSITAS GUNADARMA
Tahun ajaran 2010/2011
Abstrak
Makalah ini berisikan uraian tentang kemiskinan di Indonesia, khususnya tentang penanggulangan kemiskinan selain itu kita dapat mengetahui secara jelas tentang Kemiskinan yang melanda di Indonesia, dari sebuah garis kemiskinan sampai pendekatan-pendekatan kemiskinan dan agar masyarakat mempelajari bagaimana negara ini dapat menuju kesejahteraan dan kita dapat mengantisipasi terjadinya kemiskinan dengan cara terus bekerja agar mendapatkan penghasilkan yang mencukupi. Disini juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah tetap harus menjadi facilitator dan dinamisator terhadap semua keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2005, Pemerintah melalui TKPK, telah meluncurkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 pada Bab XVI. SNPK tersebut disusun secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan telah mengakomodasi pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs).
Strategi yang ditetapkan dalam SNPK adalah:
- Perluasan Kesempatan;
- Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
- Peningkatan Kapasitas;
- Perlindungan Sosial; dan
- Penataan Kemitraan Global.
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama. Berbagai kebijakan, strateg, program dan proyek penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung (program langsung) maupun yang bersifat tidak langsung (program sektoral dan regional) telah diimplementasikan baik dalam skala nasional maupun local. Hasil yang dicapai dari berbagai upaya pemerintah tersebut secara statistic cukup menggembirakan yang terbukti dari berkurangnya jumlah pendedek secara signifikan sampai dengan tahun 1997. Krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik pada gilirannya telah meluluh lantakkan prestasi pembangunan dan perekonomian Indonesia. Dampak krisis ekonomi yang masih dapat dirasakan sampai saat ini secara empiris telah membawa konsekuensi kepada meningkatnya jimlah penduduk miskin sekaligus jumlah penganggur yang sangat besar.
Secara politis, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab administrative untuk memecahkan masalah kemiskinan secara tuntas. Namun dalam kenyataannya pemerintah mempunyai keterbatasan kemampuan, baik secara financial maupun manajerial. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan perlu lemibatkan seluruh unsur stakeholder termasuk kalangan usahawan, perbankan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai representasi stakeholder lainnya. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi maka peranan pemerintah daerah ( provinsi dan kabupaten/kota) menjadi sangat strategi dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan tingkat local. seiring dengan meningkatnya tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) maka upaya penanggulangan kemiskinan harus didasarkan paling tidak pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Secara substansial, upaya penanggulangan kemiskinan perlu diwujudkan melalui strategi dasar pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta aktif masyarakat dalam berusaha, meningkatkan pendapatan serta pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan.
1.2. Rumusan Masalah
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis merumuskan masalah seperti dibawah ini:
1. Definisi dan Garis Kemiskinan
2. Sebab-sebab Kemiskinan
3. karakteristik Masyarakat Miskin
4. Penduduk Miskin
5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan
6. Paradigma Baru Penganggulangan Kemiskinan
7. Pendekatan-pendekatan Kemiskinan
1.3. Tujuan
Tujuan penulisan membuat karya tulis tentang pangangguran di indoensia karena, sebagai berikut:
1. Definisi dan Garis Kemiskinan
2. Sebab-sebab Kemiskinan
3. Karakteristik Masyarakat Miskin
4. Penduduk Miskin
5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan
6. Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan
7. Pendekatan-pendekatan kemiskinan
1.4. Manfaat
Adapun manfaat-maanfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian penanggulangan kemiskinan di Indonesia ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang Kemiskinan yang melanda di Indonesia, dari sebuah garis kemiskinan sampai pendekatan-pendekatan kemiskinan dan agar masyarakat mempelajari bagaimana negara ini dapat menuju kesejahteraan, sehingga angka-angka kemiskinan yang merupakan beban kita dapat diturunkan tahun demi tahun menuju suatu negara yang sejahtera. Kita menyadari bahwa masalah-masalah yang berat terus terjadi, seperti masalah social, masalah konflik, yang disebabkan karena tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan sebagainya.
2. Landasan Teori
2.1. Definisi dan Garis Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional sehingga diperlukan solusi pemecahan yang sistemik, komprehensif, terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah telah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diwujudkan dalam program-program pembangunan serta dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan perlu terdapat kesepakatan definisi diantara semua stakeholder agar dapat menghasilkan targeting penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran baik pada penduduk miskin maupun program yang akan dilaksanakan. Komite Penanggulangan Kemiskinan dalam hal ini menggunakan definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasa, baik makana maupun non-makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan daar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar non-makanan yang paling pokok.
Garis kemiskinan dari tahun 2002 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan dalam hal ini perlu upaya penanggulangan kemiskinan, berikut data Perkembanga Garis Kemiskinan (2002-2010):
| Perkembangan Garis Kemiskinan (2002-2010) | ||
| Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | |
| KOTA | DESA | |
| 2002 | 130.499 | 96.512 |
| 2003 | 138.805 | 105.888 |
| 2007 | 146 837 | 166 697 |
| 2008 | 204.896 | 161.831 |
| 2009 | 222.123 | 179.835 |
| 2010 | 232.988 | 192.354 |
2.2 Sebab-sebab Kemiskinan
Beberapa factor yang dinilai sebagai sebab-sebab- kemiskinan antara lain:
1. Kesempatan kerja, simana seorang tiu miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan maupun tahun.
2. Upah gaji dibawah minimum,
3. Produktivitas kerja yang rendah,
4. Ketiadaan asset,
5. Diskriminasi,
6. Tekanan harga, dan
7. Penjualan tanah.
2.3. Karakteristik Masyarakat Miskin
Karakteristik Masyarakat Miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal:
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan,
2. Melakukan kegiatan usaha produktif,
3. Menjangkau akses sumberdaya social dan ekonomi,
4. Memenuhi nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan, serta sikap apatis dan fatalistic,
5. Membebaskan diri dari mentaldan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.
2.4. Penduduk Miskin
Penduduk Miskin di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu penduduk miskin yang diakibatkan oleh kemiskinan kronis atau kemiskinan structural yang terjadi terus-menerus dan kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari kondisi normal menjadi kondisi krisis.
2.5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Untuk menanggulangi kemiskinan di kota, usaha yang bakal sensitive mengena langsung kepentingan penduduk miskin adalah program di bidang ketenagakerjaan di kota dan penyediaan kelengkapan kota yang ditujukan utamanya kepada penduduk miskin. Misalnya, program untuk penyediaan air bersih secara lebih merata, sanitasi dan jamban umum yang makin banyak, terpelihara dan dapat digunakan secara luas oleh penduduk miskin, program permukiman yang bijaksana guna melindungi lapis termiskin di kota ini agar mereka tidak secara terus menerus terancam penggusuran dan kehancuran bangunan social pabriknya.
Di bidang ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk miskin di kota terdiri atas pekerja sector informal, buruh lepas dan pekerja industri besar, menengahmaupun kecil yang belum menerapkan secara seksama ketentuan tentang upah inimum dan Hubungan Industrial Pancasila. Tantangan utama program penanggulangan lemiskinan juga terletak pada aspek pengelolaan program, pemahaman dimensi konsepsi, operasionalisasi dan rinci pelaksanaannya, serta last but least komitmen di semua lapisan jajaran pelaksana program.
2.6. Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan
Saat ini secara sibstansial telah terjadi perubahan terhadap paradigma penanggulangan kemiskinan, yaitu menjadi suatu gerakan nasional yang dilakukan oleh masyarakat dengan subjek sasaran pada aspek manusianya. Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat miskin potensial produktif dan proses pelaksaan kegiatan dalam wadah kelompok masyarakat (pokmas) dengan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat.
Paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipasif, demokratis mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.
2.7. Pendekatan-pendekatan Kemiskinan
1. Pendekatan cultural
Tokoh utama yang menggunakan pendekatan cultural adalah Oscar Lewis (1966). Dengan konsep cultural poverty, Lewis berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama.
2. Pendekatan Situasional
Charles A. Valentine (1968) menggunakan asumsi yang berbeda dari asumsi Lewis, Ia mengatakan bahwa cirri-ciri subkultur orang miskin seperti yang digambarkan oleh Lewis bukanlah hasil kebudayaan turun temuru. Menurut Valentine,untuk mengubah keadaan orang-orang miskin ke araj orang yang lebih baik harus diadakan perubahan simultan dalam 3 hal, yaitu penambahkan resources bagi orang miskin, perubahan struktur social, dan perubahan-perubahan di dalam subkultur masyarakat orang tersebut.
3. Pendekatan Interaksional
Menurut Gan, perilaku dan cirri-ciri yang dilakukan kau miskin merupakan hasil interaksi antara factor kebudayaan yang sudah tertanam dalam diri kita mereka dan factor situasi yang menekan.
3. Metode Penelitian
Kuantitatif
Terjadinya kemiskinan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia yang menyebabkan tidak adanya penghasilan yang didapat sehingga timbullah masalah kemiskinan. Berikut data dari Sensus Penduduk tahun 2000:
Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut golongan umur pada tahun 2000
Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan menggunakan rumus:
Tingkat Penganguran : ∑ orang yang mencari pekerjaan x 100%
∑ angkatan kerja
4. Penutup
4.1. Kesimpulan
Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah semata. Namun demikian pemerintah tetap harus menjadi facilitator dan dinamisator terhadap semua keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Melihat kondisi yang kita hadapi sekarang, maka untuk jangka yang relative masih panjang, jumlah penduduk miskin masih akan tetap meningkat, dengan adanya landasan teori yang ditulis dapat membantu kita lebih mengenal kemiskinan di Indonesia agar dapat kita upayakan penanggulangan kemiskinan yang terjadi, dengan adanya sebab-sebab dari kemiskinan kita berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan agar tingkat kemiskinan tidak terus meningkat melainkan menurun.
4.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Pemerintah tetap harus menjadi fasilitator dan dinamisator terhadap semua keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
2. Pemerintah seharusnya jangan sering melaksanakan pembangunan-pembangunan gedung atau semacamnya karena di sekitarnya masih banyak warga miskin yang seharusnya banyak diperhatikan keberadaannya, karena kadangkala beberapa dari mereka sama sekali tidak memiliki tempat tinggal.
3. Masyarakat juga harus prihatin dan bekerja sama, bergotong-royong dalam menciptakan suasana yang kondusif, dan untuk melakukan pencapaian tujuan menuntaskan masalah kemiskinan yang semakin marak.
4.3. Solusi
a. Mengemukakan hal yang dapat diungkap seperti harapan-harapan dan gagasan mereka tentang cara keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi.
b. Pemerintah turut serta membantu dalam upaya pengentasan dan pembasmian kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia dengan melakukan analisis atau survey guna mengetahui lebih dini gejala kecendrungan fenomena kemiskinan
Daftar Pustaka
Krinamurthi, Bayu, 2003. Pengembangan KEuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam jurnal ekonomi rakyat.
Rahardjo, M. Dawan, 2003. Menuju Indonesia Sejahtera, Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Khanata, pustaka LP3ES Indonesia 2006
Surbakti, Soedarti, 2003. Komite Penanggulangan Kemiskinan, Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2004, Jakarta.
Wirosardjono, Soetjipto, 1996. Seri Kajian Fiskal dan Moneter, Strategi, Perencanaan dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan, CFMS, Jakarta no.6/Vll/1996
Sumodiningrat, Gunawan, 2003. Komite Penanggulangan Kemiskinan, Kesempatan bersama antara komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Bank Indonesia (edisi 6), Edisi Kedua Cetakan Kedelapan, Jakarta.
Sumodiningrat, Gunawan, 2004, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Pedoman Umum dan Agenda Kerja (edisi 2), Edisi Kedua Cetakan Kedua, Jakarta.
Ancok, Djamaluddin, 1995, Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar